CAKRABANGSA - PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional setelah berhasil meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas kinerja dalam menurunkan angka kemiskinan dan stunting.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 dalam Forum Akselerator Negeri yang berlangsung di Palembang, Sabtu (25/4/2026). Kegiatan tersebut diikuti ratusan pemerintah daerah dari berbagai provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia.
Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap keberhasilan Pemko Pekanbaru menjalankan berbagai program strategis yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam upaya menekan angka kemiskinan dan stunting.
Usai menerima penghargaan, Agung Nugroho mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Menurutnya, penanganan stunting menjadi salah satu prioritas yang terus diperkuat melalui berbagai program berkelanjutan.
“Salah satu upaya yang kami lakukan adalah melalui program zero stunting. Program ini menjadi fokus utama kami dalam memastikan tidak ada lagi kasus stunting di Pekanbaru,” kata Agung.
Ia menjelaskan, sepanjang tahun lalu Pemko Pekanbaru mengoptimalkan peran kader posyandu di seluruh kelurahan untuk memantau tumbuh kembang anak, memberikan edukasi gizi, serta melakukan pendampingan terhadap keluarga yang berisiko mengalami stunting. Langkah tersebut dinilai efektif meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mempercepat penanganan kasus di lapangan.
Selain program penanganan stunting, Pemko Pekanbaru juga menjalankan sejumlah program penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan akses terhadap layanan dasar. Pemerintah memastikan berbagai bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak bagi peningkatan taraf hidup warga.
Atas keberhasilan tersebut, Pemko Pekanbaru juga memperoleh insentif fiskal sebesar Rp2 miliar dari Kemendagri. Dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat pelaksanaan program zero stunting agar hasil yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan.
“Dana ini akan kami manfaatkan sebaik mungkin untuk mendukung keberlanjutan program zero stunting, agar hasil yang telah dicapai bisa terus ditingkatkan,” ujarnya.
Agung menambahkan, penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran Pemko Pekanbaru untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, capaian yang diraih saat ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Kota Pekanbaru sendiri menargetkan tercapainya status zero stunting. Target itu didukung capaian selama 2025, di mana lebih dari 3.000 kasus stunting berhasil ditangani melalui program intervensi gizi terintegrasi.
“Ini adalah misi kemanusiaan untuk menyiapkan generasi masa depan yang tangguh,” ujar Agung.
Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, Pemko Pekanbaru juga menggandeng dunia usaha melalui program “Bapak Asuh”. Melalui skema itu, perusahaan diajak berpartisipasi dalam pembiayaan pemenuhan gizi anak-anak stunting di sekitar wilayah operasionalnya. Pendataan penerima manfaat dilakukan secara rinci berdasarkan nama dan alamat oleh Dinas Kesehatan bersama camat, lurah, RT/RW, serta kader posyandu.
Dalam pelaksanaannya, biaya intervensi untuk satu anak stunting mencapai Rp1,2 juta per bulan dengan masa pendampingan selama tiga bulan. Dana tersebut tidak diberikan langsung kepada keluarga penerima, melainkan dikelola kader posyandu yang bertugas menyiapkan dan mendistribusikan makanan bergizi kepada anak-anak sasaran.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penghargaan tersebut diberikan untuk mendorong terciptanya persaingan positif antar pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan.
“Saya mengapresiasi kepala daerah yang menerima penghargaan. Jadikan ini sebagai motivasi untuk bekerja lebih optimal,” kata Tito.
Ia menjelaskan, penilaian dilakukan berdasarkan sejumlah indikator kinerja, antara lain pengendalian inflasi, penurunan angka pengangguran, pengurangan kemiskinan dan stunting, serta inovasi pembiayaan pembangunan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh kinerja pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
“Kinerja nasional adalah gabungan dari kinerja di tingkat pusat dan seluruh pemerintahan daerah. Satu saja daerah yang kinerjanya anjlok, bisa memengaruhi kinerja nasional,” tegasnya.(Nom)