CAKRABANGSA - PEKANBARU - Keberhasilan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menarik perhatian pemerintah pusat. Berbagai inovasi yang diterapkan dalam pengelolaan pendapatan daerah membuat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho untuk membagikan pengalaman tersebut kepada pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia.
Permintaan itu disampaikan melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Agung Nugroho mengungkapkan bahwa dirinya telah beberapa kali diundang untuk memaparkan strategi yang diterapkan Pemko Pekanbaru dalam meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat dengan penambahan tarif pajak maupun retribusi.
"Pemerintah pusat melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah meminta kami berbagi pengalaman kepada daerah lain. Mendagri juga menyampaikan dalam beberapa kesempatan bahwa peningkatan PAD Kota Pekanbaru dapat menjadi contoh bagi pemerintah kabupaten, kota, hingga provinsi," kata Agung saat memberikan keterangan di Aula Gedung Utama Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Jumat (24/7/2026).
Menurut Agung, materi yang disampaikan kepada daerah lain tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan daerah. Pemko Pekanbaru juga membagikan berbagai inovasi pelayanan publik berbasis digital yang dinilai mampu mempercepat proses administrasi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Ia menilai hampir seluruh pemerintah daerah menghadapi persoalan yang sama, yakni tingginya kebutuhan pembangunan di tengah keterbatasan kapasitas fiskal. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah dituntut lebih kreatif dalam menggali potensi pendapatan tanpa menimbulkan beban baru bagi masyarakat.
"Harapan masyarakat terhadap pembangunan terus meningkat, sedangkan kemampuan keuangan daerah masih terbatas. Karena itu diperlukan inovasi, pemanfaatan teknologi, serta tata kelola pemerintahan yang efektif agar PAD dapat terus bertambah," ujarnya.
Keberhasilan Pekanbaru dalam mengelola pendapatan daerah juga mendapat perhatian dari pemerintah provinsi di luar Riau. Salah satunya datang dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang meminta Agung Nugroho menjadi narasumber dalam forum berbagi pengalaman mengenai strategi optimalisasi PAD.
Dalam forum tersebut, Agung dijadwalkan memaparkan sejumlah langkah yang telah diterapkan Pemko Pekanbaru, mulai dari optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor, hingga percepatan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui sistem digital.
Ia menjelaskan bahwa reformasi pelayanan menjadi salah satu faktor penting yang mendorong peningkatan pendapatan daerah. Dengan penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan aplikasi digital, proses penerbitan PBG kini dapat diselesaikan dalam waktu jauh lebih singkat dibandingkan sebelumnya.
"Pelayanan PBG di Kota Pekanbaru sekarang bisa selesai hanya dalam hitungan hari. Bahkan untuk beberapa jenis layanan tertentu dapat diselesaikan dalam hitungan jam," jelasnya.
Agung menegaskan, peningkatan PAD tidak selalu identik dengan menaikkan tarif pajak atau retribusi. Menurutnya, perbaikan sistem administrasi, peningkatan kualitas pelayanan, serta pengawasan yang lebih efektif justru mampu memberikan hasil yang lebih optimal.
Ia mencontohkan kebijakan penurunan tarif parkir yang diterapkan Pemko Pekanbaru. Meski tarif lebih rendah, penerimaan daerah dari sektor tersebut justru mengalami peningkatan. Hal serupa juga terjadi pada beberapa jenis pajak daerah yang tarifnya diturunkan, namun tetap mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD.
"Kami membuktikan bahwa PAD dapat meningkat meskipun tarif parkir maupun beberapa jenis pajak diturunkan. Kuncinya ada pada inovasi, perbaikan sistem, digitalisasi pelayanan, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik sehingga penerimaan daerah meningkat tanpa membebani masyarakat," tutup Agung.(adv/Nom)