PEKANBARU (Cakrabangsa.com) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memperkuat upaya penanganan banjir dengan menginstruksikan seluruh camat dan lurah untuk turun langsung memantau wilayah rawan genangan, terutama setiap kali hujan turun.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan titik-titik rawan banjir dapat segera teridentifikasi dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. Terlebih, Kota Pekanbaru kini telah memasuki musim penghujan.
Wakil Wali Kota (Wawako) Pekanbaru, Markarius Anwar, meminta seluruh lurah memetakan lokasi yang berpotensi mengalami banjir di wilayah kerja masing-masing. Selain melakukan pemetaan, camat dan lurah juga diminta rutin turun ke lapangan untuk memantau kondisi wilayah saat dan setelah hujan.
Menurut Markarius, pemantauan langsung diperlukan untuk mengetahui kondisi saluran drainase sekaligus menentukan langkah penanganan yang tepat.
Jika permasalahan masih bisa ditangani secara sederhana, pekerjaan dapat dilakukan melalui gotong royong masyarakat bersama Tim Lingkungan Elok, Sehat, Tertata, Aman, Resik, dan Indah (Lestari) yang telah dibentuk di setiap kecamatan.
"Namun, jika membutuhkan peralatan khusus, penanganannya akan didukung oleh dinas teknis terkait," kata Markarius, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, Pemko Pekanbaru terus memperkuat langkah antisipasi banjir. Upaya tersebut dilakukan dengan mengerahkan Tim Lestari ke kawasan rawan genangan serta mengoptimalkan fungsi sejumlah waduk dan embung.
Tim Lestari di setiap kecamatan juga diminta lebih aktif membersihkan parit dan melakukan pengerukan saluran air yang mengalami pendangkalan. Kegiatan ini harus diprioritaskan pada kawasan yang selama ini kerap mengalami genangan.
"Kami mengarahkan agar kegiatan pembersihan difokuskan pada wilayah yang selama ini berpotensi mengalami genangan. Sebelumnya, pembersihan terkadang dilakukan di kawasan yang tidak rawan banjir," terang Markarius.
Selain mengoptimalkan peran Tim Lestari, Pemko Pekanbaru juga memperkuat koordinasi antara camat, lurah, dan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis. Di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Koordinasi tersebut diperlukan karena tidak semua persoalan drainase dapat ditangani secara manual. Sejumlah titik membutuhkan dukungan alat berat maupun peralatan khusus dari OPD terkait.
"Untuk itu, kami telah mengarahkan Dinas PUPR agar memprioritaskan pekerjaan yang berkaitan dengan penanganan dan antisipasi genangan maupun banjir," pungkasnya.