PEKANBARU (Cakrabangsa.com) - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026) sore.
Prasetyo membenarkan bahwa Prabowo dan Gibran menggelar pertemuan pada Selasa pagi. Pertemuan tersebut berlangsung selama sekitar dua setengah jam.
Dalam pertemuan itu, Gibran disebut menyampaikan niat untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden di tengah dinamika politik dan hukum yang berkembang terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai dokumen pendidikannya.
"Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA," kata Prasetyo.
Prasetyo juga meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri.
"Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," ujarnya.
Menurut Prasetyo, dalam pertemuan tersebut Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran. Sementara itu, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pernyataan Mensesneg tersebut mengungkap adanya niat pengunduran diri yang disampaikan Gibran kepada Prabowo. Namun, hingga konferensi pers tersebut berlangsung, belum ada keterangan bahwa pengunduran diri itu telah diajukan secara resmi melalui mekanisme ketatanegaraan.
Perkembangan ini menjadi perhatian publik di tengah polemik dokumen pendidikan Gibran. Persoalan tersebut juga diwarnai desakan sejumlah anggota DPR untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai salah satu mekanisme konstitusional dalam menindaklanjuti persoalan yang berkembang.