PEKANBARU (Cakrabangsa.com) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kembali mempertajam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Sejumlah program yang dinilai tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat berpeluang ditunda agar anggaran daerah dapat difokuskan pada kebutuhan yang lebih prioritas.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap rupiah dalam APBD 2027 memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta menyelaraskan program kerja dengan visi, misi, serta prioritas pembangunan yang telah ditetapkan Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, mengatakan saat ini penyusunan APBD 2027 masih dalam tahap pembahasan. Pemko terus melakukan penajaman terhadap program-program yang telah dirancang agar sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas kepala daerah.
"Seluruh program pemerintah di setiap OPD harus berfokus pada program kepala daerah, yakni program yang benar-benar dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat," kata Zulhelmi Arifin, Rabu (11/11/2026).
Pria yang akrab disapa Ami ini menjelaskan, sebelum menentukan alokasi belanja daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Bappeda, BPKAD, dan Bapenda terlebih dahulu menghitung kemampuan keuangan daerah.
Perhitungan tersebut meliputi total anggaran yang tersedia serta potensi pendapatan yang dapat dihimpun Pemko Pekanbaru. Setelah kemampuan keuangan daerah diketahui, pemerintah baru menyusun rencana belanja yang selanjutnya dibahas bersama DPRD.
"Setelah itu, barulah kita menyusun belanja yang disampaikan kepada DPRD. Belanja daerah harus benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sesuai arahan Pak Wali Kota, konsep yang kita usung adalah APBD Berdampak, yaitu APBD yang manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat," jelasnya.
Ami menegaskan, melalui konsep APBD Berdampak, Pemko Pekanbaru akan lebih selektif dalam menentukan program dan kegiatan yang dibiayai melalui anggaran daerah.
Program yang hanya bersifat penunjang dan tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat berpeluang ditunda. Dengan demikian, anggaran yang tersedia dapat dialihkan untuk membiayai program prioritas yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat.
"Kita ingin memprioritaskan kegiatan dan program yang benar-benar dirasakan serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Pekanbaru," pungkasnya.