JAKARTA (Cakrabangsa.com) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang (UU).
Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPR RI, Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Sebelum mengambil keputusan, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi dan anggota DPR yang hadir terhadap pengesahan RUU tersebut menjadi undang-undang.
"Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?" tanya Puan.
"Setuju," jawab para anggota DPR yang hadir.
Persetujuan tersebut kemudian disambut ketukan palu oleh Puan sebagai tanda resmi disahkannya UU Perampasan Aset.
Usai memimpin rapat paripurna, Puan menegaskan bahwa pengesahan regulasi tersebut bukan karena adanya tekanan ataupun desakan dari pihak mana pun. Menurutnya, proses legislasi telah berjalan melalui tahapan pembahasan dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Ia menjelaskan, pembahasan RUU Perampasan Aset telah melibatkan berbagai kalangan, mulai dari pakar, akademisi hingga organisasi masyarakat. DPR juga melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah untuk mendapatkan masukan terkait substansi regulasi tersebut.
"Belum sampai satu bulan DPR RI bisa menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini dengan insyaallah dengan sebaik-baiknya," kata Puan.
Puan juga berharap undang-undang tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjawab berbagai kekhawatiran mengenai kemungkinan penyalahgunaan kewenangan dalam penerapannya.
Sebelum dibawa ke rapat paripurna, pemerintah bersama Komisi III DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat I pada Rabu (18/11/2026). Dalam pembahasan tersebut, seluruh fraksi menyatakan persetujuan agar RUU Perampasan Aset dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II untuk pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.
Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, sebelumnya menegaskan bahwa sejumlah ketentuan pengaman telah dimasukkan dalam regulasi tersebut.
Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi kekhawatiran masyarakat terhadap potensi penyalahgunaan undang-undang sebagai alat kekuasaan maupun sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum.
"Hal lain juga dipertegas, kekhawatiran masyarakat terkait dijadikannya undang-undang ini sebagai alat kekuasaan atau alat untuk memeras oleh aparat penegak hukum sudah kita proteksi," kata Habiburokhman dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I, Rabu (18/11/2026).
Dalam laporan hasil pembahasan, Komisi III DPR RI juga menyampaikan bahwa proses penyusunan regulasi tersebut telah melalui pembahasan mendalam terhadap 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Jumlah pasal dalam rancangan undang-undang yang semula 67 pasal kemudian berkembang menjadi 74 pasal.
Pembahasan juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum. Selain itu, DPR melakukan kunjungan kerja ke 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Pengesahan UU Perampasan Aset ini sekaligus mengakhiri penantian panjang terhadap regulasi yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun. DPR sebelumnya menargetkan penyelesaian regulasi tersebut paling lambat 15 Desember 2026.
Namun, melalui pengesahan pada 19 November 2026, target tersebut berhasil dicapai lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan.
Dengan disahkannya undang-undang ini, diharapkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya semakin efektif, terutama dalam menelusuri, merampas, serta memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana.