Izin RAPP Dicabut, DPRD Riau Soroti Ancaman PHK hingga Nasib UMKM

Jumat, 20 November 2026 | 18:05:33 WIB
Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah

PEKANBARU (Cakrabangsa.com) - Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare di Provinsi Riau berpotensi menimbulkan dampak terhadap aktivitas ekonomi dan ketenagakerjaan.

Menyikapi kebijakan pemerintah tersebut, DPRD Riau meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi berbagai konsekuensi yang mungkin muncul, terutama terhadap investasi, pertumbuhan ekonomi, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta tenaga kerja.

Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, mengatakan pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah mitigasi agar pencabutan izin perusahaan tersebut tidak menimbulkan persoalan ekonomi dan sosial yang lebih luas di tengah masyarakat.

Menurutnya, sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian pemerintah antara lain kemungkinan penurunan skala investasi, perlambatan pertumbuhan ekonomi, terganggunya aktivitas UMKM, hingga potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja yang berkaitan dengan operasional perusahaan.

"Saya minta Pemprov segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memitigasi dampak-dampak yang mungkin terjadi akibat keputusan pemerintah ini. Baik dari segi penurunan skala investasi, pertumbuhan ekonomi, UMKM, hingga potensi pemutusan hubungan kerja akibat kebijakan ini," kata Abdullah saat diwawancarai jurnalis Pekanbaru TV, Jumat (20/11/2026).

Ia menilai, koordinasi lintas sektor sangat diperlukan agar pemerintah daerah, perusahaan, pekerja, serta pelaku usaha dapat mencari solusi bersama dalam menghadapi dampak kebijakan tersebut.

Di sisi lain, Abdullah menegaskan DPRD Riau tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Namun, ia mengingatkan bahwa sebagian besar kewenangan terkait perizinan, termasuk pengawasan dan pencabutan izin usaha pemanfaatan hutan, berada di tangan pemerintah pusat.

"DPRD sesuai fungsinya selalu melakukan pengawasan kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah itu sendiri, di mana sebagian besar kewenangan izin juga ada di pemerintah pusat, termasuk pengawasan dan pencabutannya," jelasnya.

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut juga mengingatkan agar pencabutan izin PT RAPP tidak membuat peluang investasi di Riau menjadi terbatas.

Menurutnya, investasi di daerah tetap dapat dikembangkan melalui berbagai pihak, baik perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN). Hal terpenting, investasi yang masuk mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam membuka lapangan pekerjaan.

"Investasi bisa dilakukan oleh siapa saja, baik swasta maupun negara, dalam hal ini BUMN. Yang penting bagi masyarakat adalah lapangan kerja terbuka, apalagi masih banyak anak-anak daerah yang membutuhkan lapangan kerja," bebernya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.

Pencabutan tersebut mencakup areal kerja perusahaan seluas sekitar 338.536 hektare di Provinsi Riau.

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menjelaskan penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah melindungi kawasan hutan sekaligus memperbaiki tata kelola pemanfaatan hutan agar sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Selain mencabut izin PT RAPP, Satgas PKH juga menertibkan aktivitas PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam penertiban tersebut, Satgas PKH menemukan indikasi pabrik kelapa sawit nonkebun milik perusahaan tersebut membeli dan mengolah hasil perkebunan yang berasal dari aktivitas perkebunan sawit di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Pencabutan izin PT RAPP kini memunculkan sejumlah persoalan lanjutan yang perlu mendapat perhatian pemerintah, mulai dari pengelolaan kawasan hutan pascapencabutan izin, pemulihan lingkungan, hingga keberlangsungan tenaga kerja dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berkaitan dengan operasional perusahaan.

DPRD Riau berharap pemerintah dapat menyiapkan langkah antisipatif agar penertiban kawasan hutan tetap berjalan tanpa mengabaikan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Terkini