Latest Posts

Kapolda Riau: Jangan Tunggu Viral, Setiap Keluhan Masyarakat Harus Segera Ditindaklanjuti

Wed, 14 Oct 2026 17:51:01 +0700

PEKANBARU (Cakrabangsa.com) - Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat, S.I.K., M.Si., menegaskan seluruh jajaran Polda Riau harus mengedepankan pelayanan yang responsif, humanis, dan berintegritas. Setiap laporan dan persoalan masyarakat harus segera ditindaklanjuti tanpa harus menunggu viral di media sosial.

Penegasan tersebut disampaikan Arman saat memberikan arahan dalam kegiatan Commander Wish terkait program prioritas dan kebijakan pimpinan Polri Tahun 2026 di Aula Tri Brata Lantai 5 Mapolda Riau, Rabu (14/10/2026) pagi.

Kegiatan itu dihadiri Wakapolda Riau Brigjen Pol Simson Zet Ringu, S.I.K., M.Si., Irwasda, para pejabat utama Polda Riau, serta para Kapolres dan Kapolresta jajaran.

Dalam arahannya, Kapolda menekankan bahwa kebijakan pimpinan Polri tidak boleh berhenti sebagai program administratif, tetapi harus diwujudkan melalui perubahan pola pikir, sikap, dan perilaku personel dalam menjalankan tugas.

Menurutnya, berbagai program yang telah berjalan perlu terus diperkuat agar pelaksanaannya lebih terukur, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia juga mengingatkan seluruh personel agar tidak menyalahgunakan seragam maupun kewenangan kepolisian untuk kepentingan pribadi. Setiap anggota Polri harus menjaga kehormatan institusi dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan sikap humanis dalam memberikan pelayanan.

"Polri harus hadir di tengah masyarakat, bukan menciptakan jarak. Setiap laporan dan persoalan masyarakat harus ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab. Jangan sampai masyarakat merasa keadilan hanya bisa diperoleh setelah suatu peristiwa menjadi viral," demikian penekanan Kapolda dalam arahannya.

Arman turut meminta para Kapolres, Kapolsek, dan seluruh pimpinan satuan menjadi teladan bagi anggotanya. Menurutnya, seorang pimpinan tidak cukup hanya memberikan perintah, tetapi juga harus berani mengambil keputusan, melakukan evaluasi, memperbaiki kesalahan, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas di wilayah masing-masing.

Dalam mendukung transformasi Polri, Kapolda Riau menekankan empat aspek utama yang harus diperkuat, yakni orientasi pelayanan, metode pengamanan, pola kerja, dan akuntabilitas.

Keempat aspek tersebut harus diterjemahkan oleh setiap satuan kerja sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan pimpinan Polri dapat diterapkan secara efektif dan memberikan hasil yang terukur.

Kapolda juga mendorong penguatan Green Policing dan Democratic Policing sebagai pendekatan kepolisian yang tidak hanya berfokus pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga mendukung pelestarian lingkungan, kehidupan sosial, serta kesejahteraan masyarakat.

Program pelestarian lingkungan, perlindungan satwa, pembangunan fasilitas publik, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat harus diarahkan pada hasil yang dapat dirasakan secara langsung.

Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga dari dampak yang dihasilkan, seperti meningkatnya akses masyarakat, berkurangnya kerawanan, dan terciptanya lingkungan yang lebih produktif.

Selain itu, Kapolda meminta fungsi intelijen memperkuat analisis prediktif untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian di wilayah Riau meliputi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), konflik lahan, peredaran narkotika, pertambangan tanpa izin (PETI), kejahatan lintas batas, serta dinamika sosial yang berpotensi mengganggu kamtibmas.

Ia menegaskan, pelaksanaan patroli dan penempatan personel harus didasarkan pada pemetaan kerawanan, data kejadian, serta analisis waktu dan lokasi yang membutuhkan kehadiran polisi.

Pendekatan tersebut diharapkan membuat kegiatan kepolisian lebih efektif, terutama dalam mencegah tindak kejahatan, mengantisipasi gangguan keamanan, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Melalui kegiatan Commander Wish tersebut, Kapolda Riau mengajak seluruh jajaran memperkuat sinergi, meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga integritas, serta membangun kemitraan dengan masyarakat.

Dengan komitmen tersebut, kebijakan pimpinan Polri Tahun 2026 diharapkan tidak sekadar menjadi arahan, tetapi benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari untuk menjaga keamanan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri.

Pesawat Terbakar dan Penumpang Disandera, 320 Personel Gelar Simulasi Darurat di Bandara SSK II

Wed, 14 Oct 2026 17:31:24 +0700

PEKANBARU (Cakrabangsa.com) - Sebanyak 320 personel dari berbagai instansi mengikuti latihan penanggulangan keadaan darurat (PKD) skala penuh di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru, Rabu (14/10/2026).

Dalam latihan tersebut, petugas menghadapi dua skenario darurat, yakni pesawat mengalami kerusakan mesin hingga keluar landasan dan terbakar, serta aksi penyanderaan penumpang di area check-in.

Simulasi ini digelar untuk menguji kesiapan personel, kecepatan respons, serta koordinasi lintas instansi dalam menangani ancaman terhadap keselamatan dan keamanan penerbangan.

Pada skenario pertama, pesawat Siak Airways dengan nomor penerbangan SIK 007 rute Jakarta-Pekanbaru mengalami kerusakan mesin saat mendarat. Pesawat kemudian keluar landasan dan terbakar.

Insiden tersebut disimulasikan mengakibatkan sejumlah penumpang mengalami luka ringan, luka berat, hingga meninggal dunia. Petugas dari berbagai unsur langsung berkoordinasi untuk memadamkan api, mengevakuasi penumpang, memberikan pertolongan medis, serta mendata korban bersama pihak maskapai dan fasilitas kesehatan.

Setelah penanganan kecelakaan pesawat, latihan dilanjutkan dengan skenario gangguan keamanan berupa penyanderaan seorang penumpang di area check-in.

Dalam skenario itu, seorang pelaku menyandera penumpang dan meminta rekannya dibebaskan setelah sebelumnya diamankan petugas Aviation Security (Avsec) karena dicurigai membawa barang terlarang.

Petugas keamanan bandara kemudian berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mengendalikan situasi dan menangani pelaku. Keselamatan sandera serta pengguna jasa bandara lainnya menjadi prioritas dalam penanganan insiden tersebut.

General Manager Bandara Internasional SSK II Pekanbaru, Achmad, mengatakan latihan PKD skala penuh tersebut bertujuan memastikan seluruh pihak memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing ketika menghadapi keadaan darurat.

“Melalui skenario latihan yang melibatkan berbagai aspek keadaan darurat dari sisi keselamatan maupun keamanan penerbangan, kami ingin memastikan seluruh stakeholder memahami peran dan tanggung jawab masing-masing,” ujar Achmad.

Menurutnya, latihan tersebut tidak hanya menguji kecepatan respons, tetapi juga kemampuan komunikasi dan koordinasi antarpihak, mulai dari proses evakuasi, pertolongan korban, pemadaman kebakaran, pengendalian situasi, pengamanan area, hingga penanganan dampak keadaan darurat lainnya.

Sebanyak 320 personel yang terlibat berasal dari sejumlah instansi yang tergabung dalam Airport Emergency Committee (AEC) dan Airport Security Committee (ASC).

Instansi tersebut di antaranya Lanud Roesmin Nurjadin, Basarnas Pekanbaru, Tim DVI Polda Riau, Polresta Pekanbaru, Polsek Bukit Raya, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru, Balai Karantina Kesehatan Kelas I Pekanbaru, maskapai penerbangan, serta sejumlah rumah sakit di Pekanbaru.

Selain menguji kesiapan personel, latihan ini juga menjadi sarana untuk mengevaluasi efektivitas Airport Emergency Plan (AEP), termasuk kesiapan fasilitas dan peralatan yang digunakan dalam penanganan keadaan darurat di bandara.

Melalui simulasi tersebut, pihak bandara bersama instansi terkait dapat mengidentifikasi berbagai kendala yang berpotensi muncul saat menghadapi insiden sebenarnya. Hasil evaluasi selanjutnya diharapkan menjadi bahan perbaikan prosedur dan penguatan koordinasi lintas instansi.

Achmad berharap latihan bersama tersebut dapat meningkatkan sinergi dan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat sehingga penanganan keadaan darurat dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan terkoordinasi dengan mengutamakan keselamatan jiwa.

“Melalui latihan PKD skala penuh bersama seluruh stakeholder seperti ini diharapkan semakin memperkuat sinergi dan kesiapsiagaan seluruh unsur Airport Emergency Committee, sehingga apabila terjadi keadaan darurat, penanganan dapat dilakukan secara cepat, terukur, terkoordinasi, dan mengutamakan keselamatan jiwa,” tambahnya.

Latihan PKD skala penuh ini merupakan bagian dari upaya Injourney Airports dalam memperkuat kesiapsiagaan operasional serta memastikan keselamatan dan keamanan seluruh pengguna jasa Bandara Internasional SSK II Pekanbaru.

Kabut Asap Belum Mereda, Tiga RTH Kembali Ditutup hingga 15 Oktober

Wed, 14 Oct 2026 15:38:20 +0700

PEKANBARU (Cakrabangsa.com) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kembali menutup sementara tiga ruang terbuka hijau (RTH) dan taman kota pada 14-15 Oktober 2026. Kebijakan ini diambil untuk melindungi kesehatan masyarakat menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru.

Tiga ruang publik yang ditutup sementara tersebut yakni RTH Putri Kacamayang, RTH Tunjuk Ajar Integritas, serta Taman Kota di Jalan Diponegoro, Pekanbaru.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, Reza Aulia Putra, mengatakan penutupan kembali dilakukan karena kualitas udara belum menunjukkan perbaikan.

"Kita tutup kembali sementara, karena kualitas udara belum membaik," kata Reza, Rabu (14/10/2026).

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan langkah antisipasi untuk mengurangi risiko paparan kabut asap terhadap masyarakat, terutama warga yang beraktivitas di ruang terbuka.

Penutupan RTH dan taman kota ini juga sejalan dengan kebijakan Pemko Pekanbaru yang kembali memberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi peserta didik tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga sekolah menengah pertama (SMP) pada 14–15 Oktober 2026.

Langkah tersebut diambil sebagai upaya melindungi masyarakat, khususnya anak-anak, dari dampak buruk pencemaran udara akibat kabut asap.

Pemko Pekanbaru juga mengimbau masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kualitas udara belum membaik. Warga yang terpaksa beraktivitas di luar rumah diminta menggunakan masker untuk mengurangi risiko paparan polutan.

"Kami mengimbau agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan karena asap masih cukup pekat. Kalau memang harus keluar ruangan, gunakanlah masker," pungkasnya.

Sementara itu, berdasarkan data yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), konsentrasi partikulat halus atau particulate matter (PM2.5) di Pekanbaru berada pada kategori sangat tidak sehat.

Partikulat halus PM2.5 menjadi perhatian karena dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki masalah pernapasan.

Masyarakat diharapkan tetap waspada, membatasi kegiatan di luar ruangan, dan menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah hingga kondisi kualitas udara kembali membaik.

Baru 32 Km, Agung Nugroho Kejar Target 60 Km Jalan hingga Akhir Tahun

Wed, 14 Oct 2026 15:23:49 +0700

PEKANBARU (Cakrabangsa.com) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus menggesa pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah. Hingga pertengahan Oktober 2026, total jalan yang telah dibangun dan diperbaiki mencapai 32 kilometer (km). Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menargetkan capaian tersebut meningkat menjadi 60 km hingga akhir tahun.

Agung mengatakan, percepatan pembangunan dan perbaikan jalan dilakukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam beraktivitas.

Dengan capaian yang telah mencapai 32 km, Pemko Pekanbaru optimistis dapat merealisasikan target 60 km sebelum 2026 berakhir.

“Sekarang sudah 32 km. Insya Allah kita targetkan 60 km selesai. Doakan agar lancar dan bisa selesai dengan maksimal,” ujar Agung, Senin (12/10/2026).

Meski mengejar target, Agung menegaskan bahwa kualitas pekerjaan harus tetap menjadi prioritas. Ia tidak ingin pembangunan maupun perbaikan jalan dilakukan asal-asalan, apalagi jika jalan yang baru selesai dikerjakan justru mengalami kerusakan.

Untuk itu, ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memperketat pengawasan terhadap seluruh pekerjaan infrastruktur. Pengawasan diperlukan untuk memastikan pelaksanaan proyek sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari panjang jalan yang berhasil dibangun atau diperbaiki. Kualitas pekerjaan juga harus diperhatikan agar infrastruktur tersebut dapat digunakan masyarakat dalam jangka waktu yang lebih lama.

“Jangan sampai pekerjaan tidak sesuai spesifikasi. Apalagi, jalan yang baru dikerjakan sudah rusak. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.

Agung juga mengingatkan seluruh jajaran terkait agar menjalankan tugas dan tanggung jawab secara maksimal. Ia menegaskan, pembangunan dan perbaikan jalan merupakan bagian dari pelayanan pemerintah kepada masyarakat sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara sungguh-sungguh.

“Perbaikan dan pembangunan jalan ini merupakan bagian dari pelayanan kita kepada masyarakat. Jadi, saya pesan kepada seluruh jajaran, jangan ada yang kerja tanggung. Harus maksimal,” pesannya.

Selain meminta jajarannya menjaga kualitas pekerjaan, Agung mengajak masyarakat turut merawat jalan yang telah dibangun maupun diperbaiki. Ia juga mengimbau masyarakat bersama-sama mengawasi tonase kendaraan yang melintas agar beban kendaraan tidak melebihi ketentuan dan kondisi jalan tetap terjaga.

Sementara itu, bagi masyarakat yang wilayahnya belum mendapatkan pembangunan atau perbaikan jalan, Agung memastikan aspirasi yang disampaikan melalui media sosial maupun secara langsung telah didata oleh Pemko Pekanbaru.

Ia menyebutkan, seluruh usulan tersebut telah masuk dalam daftar rencana pekerjaan dan akan ditindaklanjuti secara bertahap sesuai dengan perencanaan pemerintah.

“Seluruh aspirasi warga sudah kami list. Jadi, tinggal menunggu waktu saja. Semua akan dikerjakan,” pungkasnya.

PJJ Kembali Diberlakukan, Pemko Pekanbaru Antisipasi Kabut Asap Memburuk

Tue, 13 Oct 2026 23:40:30 +0700

PEKANBARU (Cakrabangsa.com) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kembali mengalihkan kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama dua hari, yakni Rabu dan Kamis (14-15 Oktober 2026). Kebijakan ini diambil untuk melindungi peserta didik dari paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Keputusan tersebut mengubah kebijakan sebelumnya yang menetapkan pembelajaran tatap muka terbatas tetap berlangsung pada Rabu (14/10/2026), meskipun kualitas udara di Kota Pekanbaru berada pada kategori tidak sehat.

Pengalihan pembelajaran diputuskan setelah Pemko Pekanbaru bersama sejumlah pihak terkait menggelar rapat pada Selasa (13/10/2026) malam. Rapat tersebut membahas kondisi kualitas udara dan potensi memburuknya kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal, mengatakan keputusan PJJ selama dua hari diambil berdasarkan perkiraan kondisi kabut asap yang berpotensi semakin memburuk.

"Baru saja kami selesai rapat, dan diperkirakan kabut asap semakin memburuk. Jadi sekolah PJJ selama dua hari," kata Abdul Jamal, Selasa malam.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Nomor 400.3/Disdik.Sekretaris.1/3358/2026 tentang Penyesuaian Kegiatan Pembelajaran di Kota Pekanbaru.

Abdul Jamal menjelaskan, penerapan PJJ bertujuan mengurangi risiko gangguan kesehatan pada peserta didik akibat paparan kabut asap. Dengan kebijakan ini, kegiatan belajar mengajar tetap dapat berlangsung tanpa mengharuskan siswa datang ke sekolah selama kualitas udara belum membaik.

Selama penerapan PJJ, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru akan memantau perkembangan kualitas udara dan mengevaluasi kebijakan berdasarkan kondisi terkini.

Pembelajaran tatap muka dapat kembali dilaksanakan apabila kualitas udara membaik dan dinilai aman bagi peserta didik.

Pemko Pekanbaru mengimbau seluruh satuan pendidikan agar mengikuti ketentuan tersebut demi menjaga kesehatan dan keselamatan siswa di tengah kondisi kabut asap.