PEKANBARU (Cakrabangsa.com) - Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau terus diperkuat dengan melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, hingga masyarakat. Hingga 23 Agustus 2026, luas lahan yang terbakar di Riau sejak awal tahun telah mencapai lebih dari 16 ribu hektare.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, M Edy Afrizal, mengatakan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mempercepat penanganan dan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah yang masih terdapat titik api.
"Kolaborasi, artinya seluruh stakeholder, baik itu pemerintah, TNI Polri, dunia usaha, masyarakat, kita berkolaborasi untuk melakukan pemadaman," kata Edy saat mengunjungi lokasi karhutla di Jalan Perwira, Kabupaten Kampar.
Menurut Edy, salah satu wilayah yang menjadi prioritas penanganan adalah Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Kebakaran di wilayah tersebut cukup luas sehingga ratusan personel dikerahkan dengan dukungan peralatan pemadaman serta helikopter untuk operasi water bombing.
Ia menyebutkan, luas lahan terbakar di Kerumutan yang sebelumnya diperkirakan sekitar 270 hektare kini terus bertambah dan diperkirakan telah mencapai sekitar 700 hektare.
"Kerumutan sudah nambah, dari 270 hektare sekarang sudah menambah 700 hektare," ujarnya.
Selain luas lahan terbakar, Pelalawan juga menjadi salah satu wilayah dengan jumlah titik panas (hotspot) yang tinggi. Berdasarkan pemantauan, tercatat sekitar 216 titik panas di wilayah tersebut.
Dalam proses pemadaman, petugas menghadapi berbagai kendala di lapangan. Kondisi lahan gambut, minimnya sumber air, angin kencang, serta sulitnya akses menuju lokasi menjadi tantangan utama bagi tim.
Cuaca panas turut mempercepat penguapan sehingga lahan gambut semakin kering. Kondisi tersebut menyebabkan permukaan air tanah menurun dan meningkatkan risiko kebakaran meluas.
"Seperti kita lihat di lokasi sekarang, kendala pertama sumber air yang minim, kemudian lahan yang gambut, kemudian angin kencang. Di tempat-tempat lain itu akses menuju lokasi yang sulit," jelas Edy.
Untuk memperkuat operasi pemadaman, personel tambahan dari berbagai instansi turut dikerahkan. BPBD Riau mendapat dukungan dari Satpol PP, Basarnas, TNI, dan Polri.
Sementara itu, operasi modifikasi cuaca (OMC) di Riau diperpanjang hingga 29 Agustus 2026. Namun, pelaksanaan operasi tersebut tetap bergantung pada kondisi dan pertumbuhan awan di wilayah sasaran.
Edy mengatakan, kondisi atmosfer terus dipantau dari waktu ke waktu. Apabila pertumbuhan awan memenuhi syarat untuk dilakukan penyemaian, pesawat akan segera diterbangkan untuk mendukung pelaksanaan OMC.
Dampak karhutla juga mulai dirasakan masyarakat melalui kabut asap di sejumlah wilayah. Pelalawan menjadi salah satu daerah yang terdampak akibat tingginya aktivitas kebakaran. Kabut asap juga mulai terlihat di Kota Pekanbaru, khususnya wilayah yang berada di sekitar jalur atau kawasan yang terdampak asap dari kebakaran.
Di Kabupaten Kampar, penanganan karhutla turut diperkuat menyusul kebakaran di kawasan Jalan Perwira, Desa Tambang, Kecamatan Tambang. Lokasi tersebut mendapat perhatian karena berada tidak jauh dari permukiman masyarakat.
"Kita melakukan perkuatan juga, baik personel maupun heli. Jadi kita kerahkan heli ke sini untuk mengantisipasi karena ini sudah dekat dengan permukiman masyarakat," ungkap Edy.
Untuk mengetahui luasan terbaru lahan yang terbakar di Kecamatan Tambang, BPBD Riau masih menunggu laporan dari petugas di lapangan. Data tersebut akan direkap setelah seluruh laporan diterima.
Selain pemadaman, pemerintah juga menyiapkan langkah penanganan bagi masyarakat yang terdampak kabut asap. Dinas Kesehatan Riau akan menyiapkan posko kesehatan di sejumlah lokasi terdampak.
Posko tersebut nantinya menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan, obat-obatan, masker, hingga oksigen bagi masyarakat yang membutuhkan.
BPBD Riau memastikan penguatan personel, peralatan pemadaman, dukungan udara, serta koordinasi lintas sektor terus dilakukan untuk menekan penyebaran karhutla dan mencegah api semakin mendekati kawasan permukiman.