.jpg){kind=avatar}
PEKANBARU (Cakrabangsa.com) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau melarang masyarakat menerbangkan pesawat nirawak atau drone di sekitar lokasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Larangan ini dikeluarkan untuk menjamin keselamatan operasi udara, terutama helikopter yang melakukan waterbombing.
Larangan tersebut disampaikan setelah ditemukan adanya drone milik masyarakat sipil yang terbang di sekitar lokasi operasi pemadaman karhutla di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Sabtu (22/8/2026).
Kepala BPBD Riau, M Edy Afrizal, mengatakan keberadaan drone di wilayah operasi udara sangat berisiko terhadap keselamatan penerbangan dan personel yang tengah melakukan pemadaman.
"Hari ini tim sedang melakukan pemadaman di Tapung, namun ada masyarakat sipil yang menerbangkan drone di lokasi yang berdekatan dengan titik pemadaman," kata Edy.
Menurut Edy, penerbangan drone secara bebas di area operasi dapat menimbulkan sejumlah risiko serius. Salah satunya adalah kemungkinan terjadinya tabrakan antara drone dan helikopter yang dapat menyebabkan kerusakan pada pesawat hingga kecelakaan.
Selain itu, keberadaan drone juga berpotensi mengganggu komunikasi maupun navigasi penerbangan. Aktivitas drone di sekitar lokasi pemadaman juga dapat mengganggu konsentrasi dan manuver pilot, terutama ketika helikopter melakukan pengambilan serta penjatuhan air.
"Selain itu, juga mengganggu konsentrasi dan manuver pilot saat menjatuhkan air," ungkap Edy.
Gangguan terhadap manuver helikopter tersebut dapat menghambat proses pemadaman dan membuat operasi waterbombing tidak berjalan optimal. Kondisi itu pada akhirnya dapat meningkatkan risiko terhadap awak helikopter maupun masyarakat yang berada di sekitar lokasi kebakaran.
Saat ini, operasi waterbombing masih terus dilakukan untuk membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah Riau. Karena itu, BPBD Riau menekankan pentingnya sterilisasi wilayah udara di sekitar lokasi operasi agar seluruh kegiatan pemadaman dapat berlangsung aman dan efektif.
Pemerintah Provinsi Riau juga mengimbau masyarakat untuk tidak menerbangkan drone di sekitar lokasi karhutla yang sedang ditangani melalui operasi udara.
"Mari bersama-sama mendukung kelancaran operasi waterbombing dan menjaga keselamatan seluruh personel di lapangan," tegas Edy.
BPBD Riau berharap masyarakat memahami bahwa larangan tersebut bukan sekadar pembatasan aktivitas, melainkan bagian dari upaya menjaga keselamatan penerbangan sekaligus mempercepat penanganan karhutla.
Dukungan dan kepatuhan masyarakat terhadap sterilisasi wilayah udara dinilai penting agar operasi pemadaman dapat berjalan maksimal dan risiko terhadap petugas, awak helikopter, serta warga di sekitar lokasi dapat diminimalkan.
