Pekanbaru (Cakrabangsa.com) — Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Langkah tersebut dilakukan seiring dengan semakin dekatnya batas waktu perpanjangan jatuh tempo pembayaran PBB-P2 yang ditetapkan hingga 30 September 2026.
Upaya meningkatkan kepatuhan tersebut dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 secara langsung kepada wajib pajak. Penyampaian dilakukan baik kepada wajib pajak yang masih memiliki tunggakan maupun mereka yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya.
Kepala Bapenda Kota Pekanbaru, T. Denny Muharpan, SH., MH., bersama jajaran turun langsung menemui sejumlah wajib pajak di lokasi berbeda, Jumat (11/9/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pendekatan pelayanan sekaligus komunikasi langsung antara pemerintah daerah dengan wajib pajak.
Pada lokasi pertama, yakni Sekolah Swasta Darma Yudha, Denny berdiskusi langsung dengan pihak pengelola sekolah mengenai kewajiban PBB-P2. Dalam pertemuan tersebut, Bapenda menyampaikan informasi terkait kewajiban perpajakan sekaligus mendorong pihak wajib pajak agar dapat menyelesaikan kewajibannya sebelum batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan.
Kunjungan langsung tersebut juga menjadi upaya Bapenda memastikan informasi mengenai PBB-P2 dapat diterima secara jelas oleh wajib pajak. Dengan komunikasi secara langsung, pemerintah daerah dapat membangun pemahaman sekaligus mendorong kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan.
Sementara itu, pada lokasi kedua, Bapenda memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu. SPPT PBB-P2 dengan status lunas diserahkan langsung oleh Kepala Bapenda Kota Pekanbaru kepada PT Angkasa Pura II dalam pertemuan yang berlangsung di Rumah Makan Pondok Patin.
Penyerahan SPPT tersebut tidak hanya menjadi bagian dari administrasi perpajakan, tetapi juga bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap wajib pajak yang telah melaksanakan kewajibannya. Langkah ini sekaligus menunjukkan pentingnya hubungan komunikasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan para wajib pajak.
Bapenda Kota Pekanbaru berharap pendekatan tersebut dapat mendorong semakin banyak wajib pajak untuk memenuhi kewajiban PBB-P2 secara tepat waktu. Kepatuhan masyarakat dan badan usaha dalam membayar pajak daerah menjadi bagian penting dalam mendukung penerimaan daerah.
Penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru. Karena itu, optimalisasi penerimaan PBB-P2 terus dilakukan melalui peningkatan pelayanan, penyampaian informasi, serta komunikasi langsung dengan wajib pajak.
Dengan batas waktu perpanjangan jatuh tempo pembayaran PBB-P2 pada 30 September 2026, Bapenda mengingatkan wajib pajak untuk memanfaatkan waktu yang tersedia guna memastikan kewajiban perpajakan telah dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Sinergi antara pemerintah daerah dan wajib pajak diharapkan terus diperkuat agar potensi penerimaan PBB-P2 dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan Kota Pekanbaru. (adv)