Pekanbaru (Cakrabangsa.com) — Pemerintah Kota Pekanbaru memperkuat integrasi layanan perpajakan dan pertanahan melalui kerja sama antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru dan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. Langkah tersebut dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sekaligus memperlancar proses pelayanan pertanahan.
Penguatan sinergi tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala Bapenda Kota Pekanbaru T. Denny Muharpan, SH., MH dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Muji Burohman, SH., M.Si., QRMP. Penandatanganan berlangsung dalam Seminar Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) periode 2024-2027 di Hotel Pangeran Pekanbaru, Kamis (10/9/2026).
Kepala Bapenda Kota Pekanbaru T. Denny Muharpan mengatakan kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinkronisasi data pertanahan dengan data wajib pajak. Menurutnya, keterpaduan basis data antarlembaga diperlukan untuk mendukung pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.
“Kerja sama ini untuk menyinkronkan data pertanahan dengan data wajib pajak sehingga proses pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih mudah dan terintegrasi,” kata Denny.
Ia menjelaskan, integrasi layanan akan dilakukan sejak tahapan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang diproses melalui Bapenda Kota Pekanbaru. Setelah proses perpajakan diselesaikan, tahapan selanjutnya dilanjutkan melalui pembuatan akta tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) hingga proses pendaftaran akhir di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.
Dengan pola tersebut, masyarakat tidak hanya mendapatkan kepastian dalam pengurusan kewajiban BPHTB, tetapi juga memperoleh alur pelayanan pertanahan yang lebih terhubung antara satu instansi dengan instansi lainnya.
Integrasi layanan tersebut melibatkan empat simpul utama, yakni masyarakat sebagai pemohon, Bapenda Kota Pekanbaru, PPAT Kota Pekanbaru, dan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. Keempat unsur tersebut memiliki peran dalam memastikan proses peralihan hak dan pendaftaran tanah dapat berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
Menurut Denny, keterhubungan antarlembaga diharapkan mampu mengurangi berbagai hambatan yang selama ini berpotensi muncul dalam proses peralihan hak maupun balik nama sertifikat tanah. Dengan pertukaran dan sinkronisasi data, proses administrasi diharapkan dapat dilakukan secara lebih tertib dan mengurangi pengulangan proses yang tidak diperlukan.
Pada kesempatan tersebut, Denny juga menyampaikan dukungannya terhadap integrasi pelayanan dengan skema 3-2-5 yang diinisiasi PPAT Kota Pekanbaru. Skema tersebut dinilai dapat memberikan kepastian kepada masyarakat karena proses pelayanan memiliki kejelasan waktu, termasuk hari dan tanggal penyelesaian.
“Dengan adanya kepastian waktu, masyarakat bisa mengetahui kapan proses pelayanan selesai. Ini tentu memberikan kepastian dalam setiap tahapan pengurusan,” ujarnya.
Ia menambahkan, integrasi antara layanan perpajakan dan pertanahan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Pekanbaru. Sinergi tersebut diharapkan tidak hanya mempermudah masyarakat, tetapi juga memperkuat tata kelola administrasi pertanahan dan perpajakan.
Dengan adanya kerja sama Bapenda dan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tersebut, pelayanan BPHTB dan proses pertanahan diharapkan dapat berjalan lebih efektif, tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat. (adv)