Satgas PKH Bongkar Dugaan Pelanggaran PT RAPP, Temukan Kebun Sawit hingga Tambang Ilegal

Jumat, 20 November 2026 | 17:45:26 WIB

PEKANBARU (Cakrabangsa.com) - Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Provinsi Riau. Pencabutan izin perusahaan yang merupakan bagian dari grup Royal Golden Eagle (RGE) tersebut mencakup areal seluas 338.536 hektare.

Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atas nama PT RAPP.

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengatakan pencabutan izin tersebut dilakukan berdasarkan hasil temuan dan verifikasi terhadap sejumlah dugaan pelanggaran dalam pemanfaatan kawasan hutan.

"Seluruh kegiatan di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara. Kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab perusahaan secara hukum tetap berlaku dan wajib dilaksanakan," kata Barita, Jumat (20/11/2026).

Ia mengungkapkan, terdapat sejumlah temuan yang menjadi dasar pemerintah menjatuhkan sanksi administratif kepada PT RAPP. Di antaranya dugaan kebakaran lahan gambut berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung beserta ekosistemnya seluas 211,54 hektare.

Selain itu, Satgas PKH juga menemukan persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengancam kelestarian habitat satwa liar, khususnya gajah Sumatera.

"Temuan-temuan tersebut menjadi bagian dari dasar penerapan sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan," ujarnya.

Barita menegaskan, pencabutan izin tidak serta-merta menghapus kewajiban hukum perusahaan. PT RAPP tetap harus bertanggung jawab terhadap pemulihan lingkungan, pemenuhan kewajiban kepada sumber daya manusia (SDM), serta seluruh konsekuensi hukum yang timbul.

Satgas PKH juga akan melakukan pengawasan untuk memastikan seluruh keputusan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan.

"Ini dipastikan akan dimonitor oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang di dalamnya ada 12 kementerian dan lembaga selaku pemangku kepentingan, untuk memastikan keputusan dan rekomendasi Satgas dijalankan secara konsisten," tegasnya.

Selain mencabut izin PT RAPP, Satgas PKH juga melakukan penertiban terhadap PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau.

Berdasarkan hasil temuan dan verifikasi, pabrik kelapa sawit (PKS) nonkebun milik PT GSL terindikasi membeli dan mengolah hasil perkebunan kelapa sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Keberadaan pabrik tersebut juga diduga turut mendorong semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit tanpa melalui proses perizinan.

Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare. Permohonan tersebut direkomendasikan untuk ditolak sehingga arealnya dikembalikan dalam penguasaan negara melalui Satgas PKH.

Lebih lanjut, Barita menegaskan bahwa penertiban tidak hanya menyasar aktivitas perusahaan di lapangan. Satgas PKH juga akan menelusuri struktur korporasi hingga pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penguasaan kawasan hutan secara ilegal.

Penelusuran tersebut mencakup pihak yang diduga mengendalikan kegiatan subjek hukum di kawasan hutan, termasuk pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas pengelolaan kawasan hutan yang melanggar hukum.

"Satgas Penertiban Kawasan Hutan akan menelusuri struktur-struktur, lapisan-lapisan korporasi yang terkait langsung maupun tidak langsung pada penguasaan ilegal kawasan hutan selama ini," ungkapnya.

Ia menambahkan, apabila ditemukan dugaan perbuatan melawan hukum, persoalan tersebut akan ditindaklanjuti melalui proses hukum. Terlebih, Satgas PKH juga melibatkan unsur aparat penegak hukum yang bersinergi dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.

Barita menyebut penertiban terhadap PT RAPP dan PT GSL merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan sekaligus menjaga kekayaan negara.

"Setiap pihak yang memanfaatkan kawasan hutan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Satgas PKH akan terus melaksanakan penertiban secara tegas, terukur, komprehensif, berkeadilan dan berkelanjutan," tutupnya.

Terkini