PEKANBARU (Cakrabangsa.com) - Pemerintah Provinsi Riau mendukung dan mengapresiasi langkah Polda Riau yang menginisiasi program pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi. Langkah ini dinilai sejalan dan bersinergi dengan komitmen Pemerintah Daerah dalam memaksimalkan pelayanan publik dari aspek infrastruktur. Apalagi dalam implementasinya, pihak Polda Riau mengedepankan semangat kolaborasi dalam melibatkan berbagai stakeholder terkait.
Semangat bahu membahu ini diyakini menjadi salah satu alternatif solusi dalam menjawab kebutuhan masyarakat dari sisi layanan akses transportasi publik di Bumi Melayu Lancang Kuning.
Kendati demikian, seiring waktu berjalan keterlibatan pihak Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menimbulkan pro dan kontra. Alhasil, dengan berbagai pertimbangan positif, kontribusi lembaga Baznas diputuskan untuk tidak diliabatkan.
Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menilai, langkah positif dan dukungan pihak Polda Riau sejatinya perlu didukung dan diapresiasi serta disikapi dengan bijak. Apalagi pendekatan yang dilakukan Polda Riau justru menjadi contoh baik dalam membangun infrastruktur berbasis kolaborasi lintas sektor, tanpa membebani anggaran pemerintah maupun dana sosial masyarakat.
“Inikan langkah positif dan perlu kita dukung. Selain itu sejak awal, Polda Riau tidak pernah meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi Riau maupun Baznas terkait pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi. Ini murni gerakan kolaboratif yang dibangun atas semangat gotong royong dan kebersamaan,” papar Plt Gubri SF Hariyanto.
Dalam penerapannya, pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi juga merupakan bagian dari implementasi kebijakan nasional yang berangkat dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat.
"Yang dibangun adalah semangat kebersamaan. Ada kontribusi dari dunia usaha melalui CSR, ada partisipasi masyarakat, dan ini menjadi model pembangunan yang sangat positif,” lanjutnya.
Arahan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kapolri kepada seluruh jajaran Polda di Indonesia, termasuk Polda Riau, untuk bergerak aktif mengeksekusi pembangunan infrastruktur sederhana yang mampu membuka akses wilayah, meningkatkan konektivitas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Dalam konteks tersebut, Plt Gubri menilai Polda Riau hadir tidak hanya sebagai institusi penegak hukum, tetapi juga sebagai bagian dari solusi dalam mempercepat pemerataan pembangunan dari sisi infrastruktur. Khususnya di daerah-daerah yang masih membutuhkan sentuhan infrastruktur dasar dalam bentuk akses jembatan.
Sementara itu, Polda Riau mengapresiasi niat baik dan kepedulian Baznas Provinsi Riau yang sempat berencana ikut berkontribusi dalam pembangunan jembatan tersebut. Kepala Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Karorena) Polda Riau Kombes Pol Daniel Muharam menegaskan bahwa semangat kolaborasi tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian sosial dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang bermanfaat langsung bagi masyarakat.
"Pada prinsipnya, kami sangat mengapresiasi niat baik Baznas Riau. Ini menunjukkan bahwa semangat gotong royong dan kepedulian terhadap masyarakat masih sangat kuat,” ujar Daniel.
Namun demikian, Daniel menjelaskan bahwa Polda Riau saat ini telah memiliki skema pembiayaan yang cukup dan berkelanjutan untuk pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi.
“Pembangunan jembatan ini sejak awal kami dorong melalui pendekatan pentahelix, melibatkan pemerintah, dunia usaha melalui CSR, akademisi, masyarakat, serta media. Alhamdulillah, kebutuhan pembiayaan dapat terpenuhi,” jelasnya.
Ia menambahkan, sebagian besar pembangunan jembatan didukung oleh CSR perusahaan serta partisipasi masyarakat dalam semangat gotong royong. Seiring dengan dinamika yang berkembang, Baznas Provinsi Riau secara resmi memutuskan untuk membatalkan rencana kontribusi bantuan sebesar Rp3 miliar dalam pembangunan tersebut.
Ketua Baznas Provinsi Riau Masriadi Hasan menyampaikan bahwa keputusan itu diambil sebagai bentuk evaluasi atas situasi dan respons publik yang muncul.
"Melihat dinamika yang berkembang saat ini, Baznas mengevaluasi kembali keikutsertaan dalam program ini,” ujar Masriadi.
Ia menegaskan bahwa sejak awal keterlibatan Baznas didasari oleh niat untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam membuka akses wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Program ini kami pandang memiliki manfaat besar bagi masyarakat,” jelasnya.
Masriadi juga menegaskan bahwa dana yang direncanakan berasal dari infak masyarakat yang penggunaannya bersifat fleksibel untuk kepentingan umum.
"Kami sangat memahami dan menghormati keputusan Polda Riau. Prinsip kami di Baznas adalah memastikan bahwa setiap dana yang dihimpun, baik zakat, infak, maupun sedekah, disalurkan secara tepat, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Masriadi.
Namun demikian, Baznas memilih untuk tidak melanjutkan kontribusi tersebut demi menjaga kepercayaan publik.
“Kami tidak ingin merusak kepercayaan masyarakat. Dalam kaidah yang kami pegang, menghindari mudarat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat,” terangnya.
