.jpg){kind=avatar}
CAKRABANGSA - PEKANBARU – Pemerintah Kota Pekanbaru mulai menyusun arah pembangunan tahun 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD yang digelar di Aula Lantai 6 Kantor Wali Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Rabu (15/4/2026). Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan seluruh program pembangunan harus berangkat dari kebutuhan riil masyarakat dan disusun berdasarkan skala prioritas yang jelas.
Musrenbang tersebut dipimpin langsung oleh Agung Nugroho didampingi Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut, Ketua TP PKK Pekanbaru Sulastri Agung, serta dihadiri kepala OPD, akademisi, organisasi masyarakat, hingga perwakilan penyandang disabilitas.
Dalam arahannya, Agung menegaskan Musrenbang bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan forum strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat dan menentukan prioritas pembangunan. Ia meminta seluruh peserta, baik OPD maupun perwakilan masyarakat, menyampaikan usulan yang benar-benar berdampak bagi masyarakat luas.
“Kita harus menyusun skala prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Jangan hanya sekadar keinginan, tapi kebutuhan. Masalah banjir, jalan rusak, ini tetap jadi prioritas utama kita,” ujarnya.
Selain penanganan banjir dan perbaikan jalan, Agung menyebut sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi fokus pembangunan berkelanjutan. Pemko Pekanbaru terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan di puskesmas serta memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan agar masyarakat memperoleh pelayanan yang layak.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kondusivitas kota. Menurutnya, kerukunan antarumat beragama dan antarsuku menjadi modal penting dalam mempercepat pembangunan di Kota Pekanbaru yang memiliki keberagaman masyarakat.
Pada kesempatan itu, Agung memaparkan capaian kinerja pemerintah kota selama hampir satu tahun masa kepemimpinannya. Ia menyebut salah satu fokus utama pada awal masa jabatan adalah menyelesaikan utang daerah yang telah menumpuk selama lebih dari satu dekade.
“Di tahun pertama kami menjabat, kami fokus menyelesaikan utang. Totalnya Rp470 miliar dan alhamdulillah bisa kita selesaikan,” katanya.
Namun setelah utang daerah berhasil dituntaskan, pemerintah pusat melakukan penyesuaian transfer ke daerah (TKD) yang mengakibatkan pengurangan anggaran sebesar Rp433 miliar. Meski demikian, menurut Agung, kondisi tersebut tidak menghambat pelayanan maupun pembangunan di Kota Pekanbaru.
Ia menyebut realisasi pengaspalan jalan pada 2025 mencapai 42 kilometer atau melampaui target awal sebesar 20 kilometer. Pada 2026, Pemko Pekanbaru menargetkan capaian pembangunan jalan yang lebih tinggi lagi.
Dalam pelaksanaan pembangunan, Pemko Pekanbaru juga menggandeng pihak swasta melalui berbagai bentuk kolaborasi. Salah satunya penghematan anggaran sebesar Rp17 miliar melalui kerja sama perbaikan halte. Selain itu, pembangunan taman di Simpang Sebidang depan Purna MTQ senilai Rp4 miliar dilakukan bersama RS Awal Bros, sementara pembangunan U-Turn di depan Mal Pekanbaru di Jalan Sudirman dikerjakan bersama pengelola mal dengan nilai sekitar Rp3 miliar.
Di bidang keuangan daerah, Agung mengungkapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan signifikan dari sekitar Rp800 miliar menjadi Rp1,2 triliun atau bertambah Rp400 miliar. Menurutnya, peningkatan tersebut merupakan hasil dari perbaikan sistem dan optimalisasi sumber pendapatan daerah.
Ia juga menyinggung kebijakan penyesuaian tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurutnya, setelah tarif yang sebelumnya naik hingga 300 persen dikembalikan ke tingkat semula, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak justru meningkat.
“Ternyata bukan soal tingginya pajak, tapi bagaimana masyarakat mau membayar. Setelah kita turunkan kembali, justru pembayaran lebih banyak,” ungkapnya.
Agung menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat sekaligus upaya meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan daerah.
Dari sisi pembangunan fisik, Pemko Pekanbaru terus melakukan perbaikan jalan berlubang dan pembenahan drainase. Untuk tahun 2027, pemerintah kota akan lebih memfokuskan pembangunan pada infrastruktur dasar.
Sejumlah program sosial juga telah direalisasikan, di antaranya pembayaran insentif RT/RW selama 12 bulan penuh, santunan kematian, serta peningkatan jumlah penerima beasiswa bagi masyarakat kurang mampu dan berprestasi.
“Ini semua bisa kita lakukan karena efisiensi anggaran dan peningkatan PAD. Kita ingin uang rakyat kembali ke rakyat,” tegasnya.
Dalam bidang pelayanan publik, Pemko Pekanbaru menghadirkan inovasi Tim Reaksi Cepat (TRC) 112 yang mengintegrasikan berbagai instansi dalam satu layanan darurat. Masyarakat dapat memperoleh respons cepat untuk berbagai kondisi darurat seperti kecelakaan, kebakaran, maupun gangguan keamanan.
Pemerintah kota juga terus mempercepat layanan perizinan, termasuk pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang kini dapat diselesaikan dalam hitungan hari bahkan jam. Selain itu, berbagai kemudahan dan pembebasan biaya juga diberikan kepada lembaga pendidikan nonformal dan keagamaan.
Di sektor lingkungan, Agung mengungkapkan rencana investasi pengelolaan sampah senilai Rp3,5 triliun yang akan dibangun di kawasan perbatasan Kampar. Sistem tersebut diharapkan mampu mengolah sampah secara modern sehingga Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Pekanbaru dapat dikosongkan dan dimanfaatkan untuk fasilitas publik lainnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan kota dengan mematuhi jadwal pembuangan sampah yang telah ditetapkan.
Musrenbang RKPD 2027 sendiri merupakan puncak dari rangkaian proses perencanaan yang diawali melalui pra-Musrenbang tingkat RT dan RW, dilanjutkan di tingkat kelurahan dan kecamatan. Agung bahkan turun langsung mengikuti seluruh Musrenbang kecamatan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
Data usulan yang masuk menunjukkan sektor infrastruktur dan permukiman masih mendominasi kebutuhan masyarakat. Pada tahap pra-Musrenbang tercatat 770 usulan, dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menerima 703 usulan, Dinas Perhubungan 60 usulan, dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga tujuh usulan.
Sementara pada Musrenbang lanjutan, terdapat 291 usulan yang dihimpun. Dinas Perkim menerima 146 usulan, Dinas PUPR 85 usulan, Dinas Perhubungan 18 usulan, DP3APM 17 usulan, Dinas Pendidikan delapan usulan, Dinas LHK tujuh usulan, Dinas Koperasi dan UMKM lima usulan, serta masing-masing dua usulan untuk Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Kesehatan, dan satu usulan untuk Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
Melalui Musrenbang RKPD 2027 tersebut, Pemko Pekanbaru berharap seluruh aspirasi yang telah dihimpun dapat menjadi dasar penyusunan program pembangunan yang tepat sasaran, sekaligus memperkuat komitmen mewujudkan pembangunan kota yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.(Nom)
