.jpg){kind=avatar}
CAKRABANGSA - PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mulai menerapkan pola koordinasi baru dengan menggelar rapat koordinasi dan coffee morning bersama seluruh camat secara bergilir di setiap kecamatan. Program ini menjadi langkah Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan masyarakat sekaligus memastikan kualitas pelayanan publik berjalan merata di seluruh wilayah.
Kegiatan perdana dilaksanakan di Kantor Camat Marpoyan Damai, Selasa (19/5/2026). Dalam kesempatan itu, Agung Nugroho menegaskan bahwa agenda berkantor di kecamatan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan upaya pemerintah untuk memantau langsung pelayanan kepada masyarakat di tingkat wilayah.
Menurut Agung, rapat koordinasi dan coffee morning tersebut akan digelar setiap bulan dengan lokasi yang berpindah-pindah di 15 kecamatan. Melalui forum itu, pemerintah kota dapat mengetahui berbagai persoalan yang paling krusial dan mendesak di masing-masing wilayah sehingga penanganannya dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.
Sejumlah isu strategis menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan perdana tersebut. Di antaranya standarisasi pelayanan di seluruh kecamatan, penanganan sampah dan kebersihan lingkungan, perbaikan drainase dan pengendalian banjir, hingga pembangunan kantor camat dan kantor lurah yang belum tersedia. Agung menegaskan seluruh kecamatan harus memiliki standar pelayanan yang sama agar masyarakat memperoleh pelayanan yang setara di setiap wilayah.
Pemko Pekanbaru juga tengah mempersiapkan pembangunan kantor definitif untuk Kecamatan Kulim dan Kecamatan Rumbai Timur yang hingga kini belum memiliki kantor sendiri. Untuk Kecamatan Kulim, proses pembangunan segera memasuki tahap lelang, sementara untuk Kecamatan Rumbai Timur pemerintah masih menyiapkan lahan melalui proses pembelian. Selain itu, masih terdapat 17 kantor lurah yang belum terbangun dan menjadi prioritas pembangunan ke depan.
Dalam bidang kebersihan, Agung menegaskan bahwa camat kini menjadi penanggung jawab utama wilayah masing-masing. Pemko akan melakukan pelimpahan sebagian kewenangan kepada camat agar penanganan persoalan kebersihan, sampah, drainase dan banjir dapat dilakukan lebih cepat tanpa harus selalu bergantung kepada organisasi perangkat daerah (OPD) teknis.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, setiap kecamatan kini diperkuat dengan 10 tenaga operasional kebersihan beserta kendaraan pendukung. Bahkan, bagi wilayah yang rawan banjir, pemerintah menyiapkan tambahan alat berat untuk mendukung normalisasi saluran drainase. Para petugas juga diberikan target kerja harian, yakni membersihkan drainase sepanjang 20 meter per orang setiap hari.
Agung juga meminta para camat memperkuat koordinasi dengan Lembaga Pemberdayaan Swadaya Masyarakat (LPS), tokoh masyarakat dan seluruh elemen warga di wilayah masing-masing guna membangun kolaborasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan dan pelayanan publik. Kinerja para camat nantinya akan dievaluasi setiap bulan melalui forum yang sama.
Selain itu, Pemko Pekanbaru bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memperluas pelayanan perpajakan hingga tingkat RW dengan melibatkan kader PKK dalam pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPT PBB). Kader PKK juga akan membantu pendataan pajak kendaraan bermotor masyarakat sebagai bagian dari upaya peningkatan pendapatan daerah.
Di sisi lain, pemerintah kota juga menyiapkan skema apresiasi bagi masyarakat yang aktif melaporkan persoalan lingkungan melalui Tim Reaksi Cepat (TRC) Kota Pekanbaru. Bentuk penghargaan yang diberikan antara lain berupa pulsa atau voucher belanja bagi warga yang melaporkan tumpukan sampah yang tidak tertangani.
Melalui program rapat koordinasi bergilir di kecamatan tersebut, Pemko Pekanbaru berharap koordinasi antarwilayah semakin kuat, pelayanan publik menjadi lebih efektif, serta berbagai persoalan masyarakat dapat ditangani lebih cepat. Langkah itu juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah kota.(Nom)
