.jpg){kind=avatar}
PEKANBARU (Cakrabangsa.com) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus berupaya memastikan seluruh masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan. Salah satu langkah yang didorong yakni meningkatkan kepesertaan dan keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada segmen peserta mandiri.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, mengatakan upaya tersebut dibahas dalam rapat bersama BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru.
Dalam rapat tersebut, Pemko Pekanbaru melakukan simulasi terkait mekanisme pembayaran JKN, khususnya bagi masyarakat yang terdaftar sebagai peserta segmen mandiri.
“Wali kota meminta seluruh warga di Pekanbaru terjamin kesehatannya. Kesehatan warga harus terjamin dan mendapatkan jaminan,” kata Zulhelmi, Selasa (8/9/2026).
Menurutnya, terdapat enam segmen kepesertaan dalam skema jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Dari sejumlah segmen tersebut, Pemko Pekanbaru mendorong peningkatan jumlah dan keaktifan peserta pada segmen mandiri.
Langkah tersebut dinilai penting agar pembiayaan jaminan kesehatan dapat ditanggung secara lebih proporsional oleh berbagai segmen kepesertaan.
“Kami membahas agar sektor mandiri ini keaktifannya bisa meningkat. Sehingga bebannya lebih merata dengan segmen-segmen yang lain,” ungkap Zulhelmi yang akrab disapa Ami.
Selain meningkatkan kepesertaan mandiri, Pemko Pekanbaru juga membahas peluang keterlibatan dunia usaha dan masyarakat dalam membantu memberikan jaminan kesehatan bagi warga.
Salah satu skema yang dibahas yakni Program Srikandi yang dikembangkan BPJS Kesehatan. Program tersebut membuka peluang bagi perusahaan melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) maupun masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam membantu pembiayaan jaminan kesehatan warga.
“Program tersebut membuka ruang bagi perusahaan melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), maupun para dermawan yang ingin berpartisipasi membantu pembiayaan jaminan kesehatan warga,” pungkasnya.
