.jpg){kind=avatar}
PEKANBARU (Cakrabangsa.com) - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan komitmennya bersama Wakil Wali Kota Markarius Anwar untuk mengubah orientasi kepemimpinan dari perjuangan memenangkan kontestasi politik menjadi pengabdian kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Agung saat membuka kegiatan Sosialisasi Produk Hukum se-Kecamatan Kota Pekanbaru yang diikuti masyarakat dari Kecamatan Payung Sekaki, Tuah Madani, dan Senapelan di Rumah Dinas Wali Kota Pekanbaru, Senin (21/9/2026).
Menurut Agung, setelah sekitar satu tahun memimpin Kota Pekanbaru bersama Markarius Anwar, pemerintah kota terus mengarahkan berbagai program agar memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
"Dulu, kita sama-sama di 15 kecamatan untuk bagaimana memenangkan Agung Nugroho-Markarius Anwar. Tapi hari ini, kita berubah dan tidak lagi tentang memenangkan. Perjuangan kita ubah menjadi pengabdian, yaitu menyukseskan program-program Pemko Pekanbaru," kata Agung.
Ia menyebutkan, Pemko Pekanbaru saat ini fokus menangani berbagai persoalan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Di antaranya peningkatan kebersihan kota, pendidikan melalui program zero anak putus sekolah, penanganan stunting, peningkatan layanan kesehatan, hingga perbaikan infrastruktur.
"Jalan dibagusin, anak sekolah diurusin, kesehatan ditingkatkan penjaminannya. Pertemuan dan silaturahmi juga kami lakukan," ujarnya.
Agung menegaskan, berbagai capaian yang diraih Pemko Pekanbaru merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintahan dan pemangku kepentingan. Menurutnya, penghargaan yang diterima pemerintah kota merupakan capaian institusi, bukan semata-mata keberhasilan wali kota dan wakil wali kota.
"Prestasi hari ini tidak hanya diakui masyarakat Kota Pekanbaru, tetapi juga masyarakat Provinsi Riau. Banyak masyarakat dari luar daerah yang datang ke Pekanbaru," ucapnya.
Ia juga mengapresiasi kerja kolektif aparatur sipil negara (ASN), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Tanpa kepala dinas, tanpa camat, tanpa lurah, dan tanpa ASN Kota Pekanbaru, pemerintahan ini tidak bisa berjalan secepat ini," tegas Agung.
Dalam kesempatan tersebut, Agung turut menyinggung penyelesaian kewajiban pemerintah daerah yang diwariskan dari periode sebelumnya. Ia menyebut Pemko Pekanbaru telah menyelesaikan utang sekitar Rp470 miliar dalam satu tahun anggaran.
Capaian itu, kata dia, dilakukan di tengah kondisi anggaran yang tidak mengalami peningkatan signifikan, bahkan terdapat pengurangan transfer dari pemerintah pusat.
Karena itu, Pemko Pekanbaru berupaya meningkatkan pendapatan daerah untuk menjaga kemampuan pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
"Anggarannya sama, bahkan ada pemotongan anggaran. Tetapi, kami tingkatkan dengan pendapatan. Artinya, anggarannya sama, tetapi hasilnya berbeda," ungkapnya.
Peningkatan pendapatan daerah tersebut diarahkan kembali untuk kepentingan masyarakat, termasuk melalui kebijakan di sektor perpajakan dan pelayanan publik.
Agung mengatakan pemerintahannya ingin menjadikan Pekanbaru tidak hanya sebagai salah satu barometer pembangunan di Provinsi Riau, tetapi juga memiliki daya saing di tingkat nasional.
Agung juga menyinggung pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru pada triwulan II tahun 2026 yang disebut mencapai 7,39 persen.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari besarnya investasi yang masuk, tetapi juga dari sejauh mana aktivitas ekonomi tersebut mampu menciptakan perputaran uang dan dirasakan masyarakat.
Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Pekanbaru banyak ditopang aktivitas ekonomi yang melibatkan masyarakat secara luas atau bersifat padat karya.
"Kalau padat modal, banyak investasi, misalnya membangun sebuah pabrik. Anggarannya besar dan biayanya besar, tetapi dinikmati hanya sebagian orang di pabrik itu sendiri. Tapi Kota Pekanbaru pertumbuhannya didukung oleh padat karya," jelas Agung.
Berbagai program pemerintah kota, lanjutnya, diharapkan dapat meningkatkan daya beli sekaligus menjaga perputaran uang tetap berlangsung di Kota Pekanbaru.
Salah satunya melalui kebijakan pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang terus diupayakan agar dapat mendorong aktivitas konsumsi masyarakat.
"Gunanya untuk apa? Pegawai wajib membelanjakan uangnya di Kota Pekanbaru. Sehingga, perputaran ekonomi ada," tuturnya.
Agung berharap berbagai program pembangunan dan kebijakan Pemko Pekanbaru dapat terus memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian daerah.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan Kota Pekanbaru tidak dapat dicapai hanya oleh wali kota dan wakil wali kota, tetapi membutuhkan kerja bersama seluruh jajaran pemerintah kota dan masyarakat.
