PEKANBARU (Cakrabangsa.com) - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menertibkan dua perusahaan di Provinsi Riau, yakni PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan PT Gemilang Sawit Lestari (GSL).
Penertiban tersebut mencakup pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP dengan luas areal sekitar 338.536 hektare serta pengambilalihan pabrik kelapa sawit (PKS) dan kebun milik PT GSL seluas 42 hektare di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).
Pencabutan izin PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Keputusan tersebut diambil setelah Satgas PKH menemukan sejumlah dugaan pelanggaran di dalam areal kerja perusahaan.
Temuan itu meliputi kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang kali, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare.
Selain itu, Satgas PKH turut menyoroti persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang dinilai berdampak terhadap kelestarian habitat gajah Sumatera.
Dengan dicabutnya PBPH tersebut, seluruh kegiatan dalam areal perizinan PT RAPP dihentikan dan kawasan itu kembali berada dalam penguasaan negara. Meski demikian, pencabutan izin tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk melakukan pemulihan lingkungan maupun mempertanggungjawabkan dugaan pelanggaran hukum yang ditemukan.
Sementara itu, penertiban terhadap PT GSL dilakukan di Kabupaten Kuansing. Perusahaan tersebut diduga mengoperasikan PKS nonkebun yang membeli dan mengolah tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
Aktivitas tersebut dinilai turut mendorong terjadinya perambahan kawasan hutan di sekitar lokasi untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.
Berdasarkan temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare sekaligus menolak permohonan tersebut. Satgas juga mengambil alih areal PKS beserta kebun kelapa sawit milik PT GSL.
Penertiban terhadap kedua perusahaan ini merupakan bagian dari langkah pemerintah dalam menindak aktivitas yang diduga menyebabkan perambahan hutan, kebakaran lahan gambut, dan kerusakan kawasan lindung.
Pemerintah juga menargetkan pemulihan fungsi kawasan hutan, termasuk menjaga kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang menjadi salah satu habitat penting bagi gajah Sumatera.
Kegiatan penertiban tersebut dihadiri sejumlah pejabat lintas kementerian dan lembaga. Di antaranya Kepala BPKP, Wakil Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Kehutanan, Wakil Menteri Investasi, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), pejabat Bareskrim Polri, Gubernur Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, serta Kapolda Riau.
Satgas PKH menegaskan bahwa penertiban kawasan hutan akan terus dilakukan secara tegas, terukur, dan berkelanjutan. Langkah tersebut bertujuan mengembalikan fungsi kawasan hutan, mencegah kerusakan lingkungan, serta menyelamatkan aset negara.