Kuasa Hukum Apresiasi Polda Riau Sita Lebih dari 100 Kendaraan Terkait Dugaan Gadai Ilegal PT Tiodoras

Kuasa Hukum Apresiasi Polda Riau Sita Lebih dari 100 Kendaraan Terkait Dugaan Gadai Ilegal PT Tiodoras

PEKANBARU (Cakrabangsa.com) - Polda Riau menyita lebih dari 100 unit kendaraan dari dua lokasi usaha yang diduga berkaitan dengan praktik pergadaian tanpa izin di Kota Pekanbaru. Penindakan terhadap perusahaan yang diduga menjalankan usaha pergadaian ilegal tersebut mendapat apresiasi dari pihak pelapor.

Penyitaan dilakukan tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), Rabu (18/11). Dua lokasi yang menjadi sasaran berada di Jalan Baung dan Jalan Riau Ujung, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru. Keduanya diduga berkaitan dengan aktivitas usaha PT Tiodoras Sumber Jaya.

Operasi penegakan hukum tersebut dimulai sekitar pukul 11.30 WIB. Di lokasi pertama, Jalan Baung, petugas mengamankan sejumlah mobil dan puluhan sepeda motor yang berada di area usaha tersebut.

Kendaraan roda dua kemudian diangkut secara bertahap menggunakan empat unit truk menuju tempat penyimpanan barang bukti. Setelah melakukan pendataan awal, tim melanjutkan penindakan ke lokasi kedua berupa gudang di Jalan Riau Ujung.

Di lokasi tersebut, penyidik kembali melakukan pendataan dan mengamankan sejumlah kendaraan roda empat serta jenis kendaraan lainnya. Petugas juga memasang garis polisi di sekitar area gudang untuk mengamankan lokasi dan mendukung proses penyelidikan.

Selama penyitaan berlangsung, aparat kepolisian melakukan pengamanan di sekitar kedua lokasi. Warga dan pengguna jalan dibatasi untuk mendekati area tersebut agar proses pemeriksaan serta pendataan barang bukti berjalan lancar.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, jumlah kendaraan yang diamankan dari kedua lokasi diperkirakan mencapai lebih dari 100 unit. Penyitaan ini diduga berkaitan dengan aktivitas usaha pergadaian kendaraan bermotor yang tidak mengantongi izin sesuai ketentuan di sektor jasa keuangan.

Sebelumnya, Polda Riau telah meningkatkan penanganan dugaan praktik pergadaian tanpa izin tersebut ke tahap penyidikan. Perkara ini berkaitan dengan dugaan kegiatan pemberian pinjaman dengan jaminan benda bergerak oleh perusahaan yang diduga tidak memiliki izin usaha sebagai penyelenggara pergadaian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penyidikan dilakukan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/45/X/2026/SPKT.DITKRIMSUS/POLDA RIAU tertanggal 23 Oktober 2026 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/151/RES.2.2.2026/Ditreskrimsus tertanggal 26 Oktober 2026.

Perkara tersebut ditangani tim Subdit II Ditreskrimsus Polda Riau. Perusahaan yang tengah diusut adalah PT Tiodoras Sumber Jaya yang dikenal dengan nama JJ Store. Perusahaan itu diduga menjalankan aktivitas pergadaian di Pekanbaru sejak Mei 2026. Dalam perkara ini, Devanan Sianipar disebut menjabat sebagai direktur perusahaan.

Kasubdit I Ditreskrimsus Polda Riau, AKBP Nasrudin, membenarkan bahwa perkara tersebut masih dalam proses penyidikan.

"Masih dalam proses penyidikan. Nanti kami konferensi pers," ujarnya singkat.

Pengusutan dugaan praktik pergadaian tanpa izin ini turut menjadi perhatian setelah muncul persoalan penggadaian satu unit mobil Nissan March bernomor polisi BM 1229 ME milik warga berinisial MT.

Persoalan tersebut sebelumnya berujung laporan polisi setelah pemilik kendaraan mengaku mengalami kesulitan ketika hendak melunasi pinjaman dan mengambil kembali mobil miliknya.

Melalui kuasa hukumnya, Risal Ali dari Kantor Hukum Syahidila Yuri, SH, MH & Rekan, MT mengaku awalnya mendapat informasi bahwa nilai pelunasan pinjaman sebesar Rp25 juta. Namun, nilai tersebut kemudian disebut meningkat menjadi Rp45 juta.

Kliennya juga mengaku memperoleh informasi bahwa kendaraan tersebut telah dilelang tanpa seizin dan sepengetahuannya.

Laporan terkait dugaan penipuan atau perbuatan curang itu tercatat dalam STTLP Nomor STTLP/B/614/X/2026/SPKT/POLDA RIAU tertanggal 21 Oktober 2026.

Risal Ali mengapresiasi langkah Polda Riau, khususnya Ditreskrimsus, yang telah menindaklanjuti dugaan praktik pergadaian tanpa izin tersebut.

Menurutnya, penanganan perkara ini tidak hanya penting bagi kepentingan kliennya, tetapi juga sebagai upaya melindungi masyarakat dari praktik usaha keuangan yang tidak memiliki legalitas dan berpotensi merugikan konsumen.

"Kami mengapresiasi kinerja Polda Riau, khususnya Ditreskrimsus, yang telah merespons dan menindaklanjuti dugaan praktik pergadaian tanpa izin ini. Langkah penyidikan tersebut menunjukkan bahwa laporan dan persoalan yang menyangkut perlindungan masyarakat mendapat perhatian serius," ujar Risal.

Ia menilai, pengusutan dugaan usaha pergadaian tanpa izin merupakan langkah penting untuk memastikan kegiatan usaha di sektor keuangan berjalan sesuai ketentuan hukum.

"Bagi kami, ini bukan semata-mata persoalan klien kami. Ada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan dana justru terjebak dalam praktik pembiayaan yang tidak transparan, tidak jelas legalitasnya, serta berpotensi merugikan konsumen," katanya.

Risal berharap penyidik mendalami seluruh aspek perkara, mulai dari legalitas usaha, mekanisme pemberian pinjaman, ketentuan biaya dan pelunasan, hingga dugaan pelelangan kendaraan yang dipersoalkan kliennya.

"Kami berharap proses penyidikan dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan menyeluruh. Jika ditemukan adanya pelanggaran hukum, kami percaya penyidik akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan. Masyarakat tentu membutuhkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-haknya," lanjut Risal.

Dalam perkara ini, dugaan aktivitas pergadaian tanpa izin dikaitkan dengan ketentuan Pasal 298 ayat (1) huruf a serta Pasal 113 ayat (1) juncto Pasal 106 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Pihak pelapor sebelumnya juga menyoroti legalitas PT Tiodoras Sumber Jaya. Berdasarkan penelusuran terhadap daftar perusahaan pergadaian berizin OJK per Juli 2026, nama perusahaan tersebut disebut tidak tercantum.

Meski demikian, Risal menegaskan pihaknya tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya pembuktian dugaan pelanggaran kepada penyidik.

"Kami tidak ingin mendahului proses hukum atau menyimpulkan siapa yang bersalah. Namun, kami berharap perkara ini diusut sampai tuntas agar terang benderang. Penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan akan menjadi bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat," tutupnya.

Berita Lainnya

Index