PEKANBARU (Cakrabangsa.com) - Sidang perdana kasus dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Riau Kepri (BRK) Syariah Cabang Siak dengan nilai kerugian negara mencapai Rp18,9 miliar mulai digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru, Selasa (17/11/2026).
Dua orang yang duduk di kursi terdakwa dalam perkara tersebut adalah Angga Saputra, mantan Account Officer (AO) BRK Syariah Cabang Siak, dan Hendra yang merupakan pihak swasta.
Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Yofistian SH MH dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Galih Azis SH MH dan Rozi Hermansyah SH.
Dalam dakwaannya, JPU mengungkapkan bahwa Angga dan Hendra diduga melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam penyaluran fasilitas pembiayaan KUR pada periode April 2023 hingga April 2024.
Perkara ini bermula ketika Sujarwo, Ikko Pratama yang kini masuk daftar pencarian orang (DPO), serta Sarli menawarkan bisnis penanaman kebun pohon akasia seluas 400 hektare.
Untuk merealisasikan bisnis tersebut, mereka kemudian mengajukan pembiayaan melalui program KUR Islamic Banking (IB) Kecil dan Pembiayaan Agribisnis menggunakan akad murabahah ke BRK Syariah Cabang Siak.
Dalam proses pengajuan, terdakwa Hendra disebut mengumpulkan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) milik 88 warga yang tergabung dalam kelompok tani. Mereka kemudian dijadikan calon debitur dengan plafon pembiayaan masing-masing Rp200 juta dan tenor lima tahun.
Dari pengajuan tersebut, fasilitas pembiayaan yang dicairkan mencapai total Rp17,6 miliar.
Sementara itu, terdakwa Angga selaku Account Officer diduga tidak melakukan verifikasi sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku di BRK Syariah.
Bahkan, dalam dakwaan disebutkan bahwa lahan seluas 400 hektare yang dijadikan agunan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dokumen tanah yang digunakan masih berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), sedangkan lahan yang dijadikan objek jaminan tersebut diduga fiktif.
Meski demikian, pengajuan pembiayaan tersebut tetap diproses hingga dana KUR dicairkan.
Namun, dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan usaha para petani itu diduga tidak diterima sepenuhnya oleh para debitur. Masing-masing warga hanya diberikan uang sebesar Rp9 juta. Mereka juga dijanjikan akan mendapatkan lahan perkebunan sawit.
Sementara itu, sebagian besar dana pencairan diduga dinikmati oleh sejumlah pihak.
JPU dalam dakwaannya menguraikan aliran dana yang diterima masing-masing pihak, yakni terdakwa Hendra sebesar Rp2,8 miliar, terdakwa Angga Rp440 juta, Ikko Pratama Rp7,160 miliar, Sujarwo Rp2,065 miliar, dan Sarli Rp5,4 miliar.
Akibatnya, sejak April 2024 hingga perkara ini disidangkan, fasilitas pembiayaan KUR tersebut tidak pernah dilunasi dan mengalami kemacetan.
Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp18.920.492.975.
Atas perbuatannya, kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 603 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.
Menanggapi dakwaan tersebut, kedua terdakwa melalui penasihat hukumnya, Fery Adi Pransista SH MH, menyatakan tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi.
"Kami tidak mengajukan eksepsi, Yang Mulia. Jika ada perlawanan, akan kami sampaikan dalam perkara pokok," ujar Fery di hadapan majelis hakim.
Usai mendengarkan tanggapan tersebut, majelis hakim memerintahkan JPU untuk menghadirkan para saksi pada persidangan berikutnya.
Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi penyaluran KUR BRK Syariah Cabang Siak itu dijadwalkan berlangsung pada Senin (23/11/2026) dengan agenda pemeriksaan saksi.