CAKRABANGSA. - Jakarta — 15 Desember 2025 - Rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2026 dinilai memiliki keuntungan politik strategis menjelang Pilpres 2029. Selain memperkuat citra kepemimpinan nasional, langkah tersebut juga memosisikan Gibran sebagai figur simbolik penerus legacy Joko Widodo.
Pengamat politik Arifki Chaniago menilai, keberadaan Gibran di IKN tidak bisa dilepaskan dari makna simbolik Jokowi sebagai presiden yang menggagas dan memperjuangkan pemindahan ibu kota.
“IKN adalah legacy terbesar Jokowi. Ketika Gibran berkantor di sana, publik akan membaca itu sebagai kesinambungan politik dan simbol regenerasi kekuasaan dari Jokowi ke generasi berikutnya,” ujar Arifki, Senin (15/12).
Menurutnya, simbol penerus tersebut penting dalam politik Indonesia yang masih sangat dipengaruhi oleh figur dan kesinambungan kepemimpinan. Kehadiran Gibran di IKN akan memperkuat persepsi bahwa ia bukan sekadar wapres, tetapi bagian dari proyek besar keberlanjutan pemerintahan.
Selain aspek simbolik, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic ini menilai langkah berkantor di IKN juga memberi keuntungan elektoral yang lebih konkret, khususnya dalam memperluas basis dukungan di luar Pulau Jawa.
“Selama ini, politik nasional sangat Jawa-sentris. Dengan berkantor di IKN, Gibran punya peluang membangun kedekatan psikologis dan politik dengan wilayah non-Jawa, terutama Kalimantan, Indonesia Timur, dan daerah perbatasan,” jelasnya.
Ia menilai kehadiran rutin Wapres di IKN dapat membentuk kesan pemerataan kekuasaan dan perhatian negara terhadap kawasan luar Jawa, yang selama ini kerap merasa berada di pinggiran pusat pengambilan keputusan.
“Secara elektoral, ini penting. Pemilih di luar Jawa sering kali mencari figur nasional yang benar-benar hadir, bukan sekadar datang saat kampanye,” katanya.
Dari sisi komunikasi politik, IKN juga dinilai sebagai panggung strategis yang relatif minim kompetisi elite. Aktivitas pemerintahan di ibu kota baru akan lebih mudah dikaitkan langsung dengan figur yang hadir secara fisik di sana.
“Ini memberi Gibran ruang untuk membangun citra kepemimpinan nasional yang lebih mandiri, sekaligus keluar dari bayang-bayang politik Jakarta,” tambahnya.
Meski demikian, Arifki mengingatkan bahwa langkah ini tetap menyimpan risiko jika tidak dikelola dengan baik. Berkantor di IKN berpotensi menimbulkan persepsi elitis dan jarak dengan persoalan masyarakat, khususnya di Pulau Jawa yang masih menjadi kantong suara terbesar.
“Karena itu, strategi ini harus diimbangi dengan kinerja nyata dan komunikasi publik yang inklusif. Jika tidak, simbol politik bisa berbalik menjadi beban,” ujarnya.
Ia menegaskan, secara keseluruhan berkantor di IKN merupakan investasi politik jangka menengah yang rasional bagi Gibran jika kita membacanya lebih dari sekadar tugasnya sebagai wakil presiden saat ini.
“Dalam politik elektoral, simbol, lokasi, dan kehadiran fisik sangat menentukan. IKN memberi Gibran panggung masa depan, sekaligus jalur untuk membangun kekuatan elektoral di luar Jawa menuju 2029,” pungkasnya.
Arifki Chaniago
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia
