.jpg){kind=avatar}
PEKANBARU (Cakrabangsa.com) - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau mengungkap dugaan penyalahgunaan niaga dan penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar di Kota Pekanbaru. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita sekitar 1.400 liter Bio Solar dan mengamankan seorang pria berinisial NN (47), yang diduga sebagai pemilik gudang penyimpanan.
Pengungkapan kasus itu dilakukan di sebuah gudang di Jalan Budhi Luhur, Kelurahan Mentangor, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, Senin (19/10/2026).
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Ade Kuncoro, mengatakan pengungkapan bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas penimbunan BBM bersubsidi di lokasi tersebut.
Menindaklanjuti informasi itu, tim Subdirektorat IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus Polda Riau melakukan pengecekan dan penyelidikan di lokasi.
"Hasilnya, petugas menemukan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan jumlah sekitar 1.400 liter," kata Ade, Jumat (23/10/2026).
Dalam penggeledahan di gudang tersebut, polisi menemukan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk menampung dan menyimpan Bio Solar bersubsidi.
Barang bukti yang disita meliputi satu unit baby tank berkapasitas 1.000 liter yang berisi Bio Solar, empat unit baby tank kosong dengan kapasitas masing-masing 1.000 liter, serta 14 jeriken berkapasitas 33 liter yang berisi Bio Solar.
"NN berperan sebagai pemilik gudang penyimpanan. Modus yang diduga dilakukan adalah membeli, menjual, dan menyimpan BBM jenis Bio Solar bersubsidi menggunakan jeriken dan baby tank di gudang tersebut," jelas Ade.
Setelah menemukan barang bukti, petugas mengamankan NN untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi menduga aktivitas tersebut berkaitan dengan pembelian, penjualan, dan penyimpanan BBM bersubsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Atas dugaan perbuatannya, NN disangkakan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.
Ketentuan tersebut mengatur sanksi pidana bagi pihak yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM, bahan bakar gas, maupun LPG yang disubsidi pemerintah atau pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah.
Ade menjelaskan, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.
"Ancaman pidananya berupa penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar," tuturnya.
Saat ini, Ditreskrimsus Polda Riau masih menangani perkara tersebut untuk proses hukum lebih lanjut.
