CAKRABANGSA.COM - JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsuddin mengatakan bahwa Presiden Prabowo menyampaikan beberapa arahan dalam sidang kabinet Merah Putih yang baru saja diselenggarakan, Minggu (31/8/25).
Dalam arahan Presiden, kata Menhan, ditegaskan bahwa Presiden Prabowo saat ini berada di Tanah Air dan terus memantau perkembangan yang ada di wilayah nasional Indonesia, khususnya di Ibu Kota Indonesia, Jakarta.
Sjafrie Sjamsuddin menyebutkan, Presiden dalam kaitan stabilitas nasional memberi penekanan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI), untuk tetap solid dan bekerja sama.
"(TNI dan Polri) ditekankan sama sama bekerja dalam melaksanakan tugas untuk mencapai keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan," ucapnya.
Menhan melanjutkan, dalam menjaga keamanan nasional, TNI dan Polri diminta untuk terus memperhatikan faktor-faktor keamanan, baik yang dimiliki secara individu atau pribadi dan pejabat, serta institusi negara.
Dia menjelaskan, Presiden telah menugaskan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak ragu-ragu mengambil langkah-langkah yang terukur dan tegas terhadap terjadinya kegiatan pelanggaran hukum dan juga pelanggaran terhadap penegakan hukum.
"Presiden memberi penegasan agar supaya semua tindakan-tindakan pelanggaran yang bersifat kriminal, baik itu dalam bentuk perusakan benda fasilitas umum dan harta milik pribadi supaya dilaksanakan satu penindakan yang tegas dan secara hukum," tuturnya.
Sjafrie Sjamsuddin menuturkan, apabila terjadi hal-hal yang menyangkut soal keselamatan bagi pribadi maupun pemilik rumah pejabat yang mengalami penjarahan, maka petugas tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kerusuhan dan penjarah yang memasuki wilayah pribadi, maupun wilayah institusi negara yang memang sudah dipastikan untuk selalu dalam keadaan aman.
Lalu terangnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia akan bersikap tegas terhadap semua hal-hal yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, serta juga bisa mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Badan Intelejen Negara untuk terus memantau situasi intelligence dan melaporkan kepada Bapak Presiden pada kesempatan-kesempatan pertama bila terjadi dinamika yang timbul di lapangan," tutupnya.
