CAKRABANGSA.COM - PEKANBARU - JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Komjen (Purn) Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, perbankan serta masyarakat sebagai kunci utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang merata.
Ia menilai, pembangunan ekonomi akan berjalan efektif jika seluruh pihak berperan aktif dalam menciptakan akses keuangan yang inklusif dan memperkuat daya saing pelaku usaha, khususnya UMKM.
Pembangunan infrastruktur yang akan meningkatkan aktivitas antar daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas harga pangan dan barang kebutuhan pokok dalam pengendalian inflasi.
Serta pengembangan ekonomi digital dapat membantu UMKM untuk memasarkan produk mereka secara lebih luas dan meningkatkan daya saing.
"Dengan kolaborasi nyata diharapkan pemerataan pembangunan ekonomi kita, rakyat kecil tidak hanya menjadi penonton dalam pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjadi pelaku utama,ujarnya, dalam rakornas TPAKD 2025, disiarkan melalui YouTube OJK, Jumat (10/10/25).
Akhmad Wiyagus menyebutkan, peran pemerintah sangat penting untuk memastikan akses keuangan yang merata. Sebab terangnya, pemerataan akses keuangan bukan hanya sekedar program teknis, namun juga merupakan bagian untuk mencapai kemandirian dan keadilan sosial.
Wamendagri ini menjelaskan, kalau daerah tertinggal tidak mendapatkan akses, dan kalau rakyat kecil tidak bisa masuk ke sistem keuangan, maka Indonesia tidak akan benar-benar berdiri di kaki sendiri.
"Pemerataan akses keuangan dilaksanakan melalui inklusi dan literasi keuangan. Inklusi keuangan merupakan langkah memperluas akses terhadap produk-produk layanan keuangan, sedangkan literasi adalah pengetahuan dan keterampilan mengelola keuangan tersebut," ucapnya.
Akhmad Wiyagus menambahkan, dalam rangka mencapai inklusi dan literasi keuangan yang baik, maka menurutnya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dikonstruksikan untuk mendorong hal tersebut.
Dia menuturkan, tujuan utama dari TPAKD ini adalah memastikan peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia serta memastikan tidak terdapar gap besar antara literasi dan inklusi keungan.
"Kita masih punya pekerjaan rumah yang besar dalam mencapai target literasi dan inklusi keungan," ucapnya.
